LSM Gempita Minta Kepolisian dan Pemerintah Tutup Gelper di Sei Pelunggut

Ketua DPW LSM Gempita Propinsi Kepri ,//ist

Harianteks.com – Lurah Sungai Pelunggut, Rahman Apandi, menyampaikan ucapan terimakasih atas atensi warga dalam menyikapi dugaan tindak pidana perjudian dan keberadaan ilegal lokasi gelanggang permainan (Gelper) di Kelurahan Sungai Pelunggut.

Dalam pesan singkatnya, dirinya menyampaikan telah melanjutkan Soft Copy surat laporan LSM DPW Generasi Muda Peduli Tanah Air (GEMPITA) Provinsi Kepri, ke DPM-PTSP dan SATPOL-PP Kota Batam.

“Terima kasih atas atensinya, surat sudah kita sampaikan ke DPM-PTSP dan Satpol-PP terkait keberadaan Gelper yg di duga tidak memiliki izin di Wilayah Kel. Sungai Pelunggut,” ujar Lurah, melalui pesan singkat WhatsApp Apk, Selasa (11/6/2024) kemarin, seperti di lansir lewat Ozone.co.id belum lama ini.

Lurah yang sebelumnya diketahui secara pribadi menolak segala bentuk praktik perjudian diwilayahnya itu telah membuktikan konsistensinya dalam menyikapi laporan dari masyarakat.

Terpisah, Ketua DPW LSM GEMPITA Kepri, Irwansyah Nasution menyampaikan bahwa sosok pemimpin yang patut dijadikan panutan oleh pemangku-pemangku jabatan penting lainnya, begitupun di institusi Kepolisian diharapkan dapat kinerja nya dapat diterima di tengah masyarakat.

“Disini ada dugaan kepentingan pribadi yang di jalankan dari oknum oknum tertentu. Hingga saat ini kegiatan tersebut masih berjalan, ” sebut Iwan.

Hal sewajarnya kata dia, bahwa bukan dari pihak Lurah saja yang harus menegur pelaku nya. Namun Satpol PP sebagai penegak Perda Kota Batam harus berperan aktif dalam situasi tersebut.

Ditambah bagi pemberi ijin, dimana setiap mesin yang di suguhkan apa sudah dilakukan terdaftar registrasi. Jenis permainan nya juga harus jelas. Dan titik lokasi sedemikian rupa harus jauh dari pemukiman.

“Coba kita lihat, mesin tersebut harus dilakukan registrasi dan terdaftar di bagian DPM-PTSP. Hal itu agar di ketahui berapa nilai pajaknya. Bisa jadi mereka membuka usaha hanya ijin koordinasi saja. Satpol PP harus benar benar berani menindak tegas karena itu merupakan pajak negara, “sambung nya.

“Dari masyarakat ke kita, berharap apa nanti nya kinerja dari pemerintah setempat apa sudah di jalankan apa tidak. Kalau mereka tidak melakukan tindakan disitu sudah bisa kita lihat, berarti ada kepentingan mereka dalam usaha tersebut, ” pungkasnya. (Lbs)

W3.CSS

Advertistment


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *