Maraknya Penambangan Pasir Liar Ilegal di Morotai, DLH Tutup Mata.

Maraknya Penambangan Pasir Liar Ilegal di Morotai, DLH Tutup Mata.

Harianteks.com | MOROTAI- Maraknya Penambangan Pasir di Morotai, sebagian Besar di Duga Ilegal, ini disebabkan karena Dinas Lingkungan Hidup Terlalu Acuh dam belum melakukan evaluasi. Selasa, 7 Mei 2024.

Seperti di Kawasan Bendungan Desa Tiley Kusu atau Usbar, salah satu Perusahaan yang beroperasi sejak 2023 ini telah merusak bibir sungai disekitar bendungan.

Bacaan Lainnya

Advertisement

Pantaun Harianteks.com dibeberapa hari lalu, dampak dari penggalian pasir tersebut telah merukan lingkungan sekitar.
Telah terjadi erosi atau pengikisan bibir sungai, sehingga merusak bibir atau badan sungai yang begitu parah.

Maraknya Penambangan Pasir Liar Ilegal di Morotai, DLH Tutup Mata.

Sesuai laporan warga sekitar kepada awak media, bahwa dampak dari aktivitas pengambilan pasiri disungai telah merusak lingkungan sekitar.

Rasido DG Sewang, warga Desa Tiley Kusu, melaporkan bahwa awal sebelum adanya aktivitas galian pasir, jalan tani kami masi bagus, tapi sekarang sudah rusak parah, bebernya.

Senada Nuralaila boke, mengeluhkan hal yang sama, kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah, entah perbaikan atau apa?.

Sekretaris Desa, ILham Abdullah, saat ditanya awak media terkait MOUnya dengan Desa Tiley, beliau mengaku tidak mengetahuinya

Bahkan terkait izin operasi yang berupa dokumen lingkungan pun ILham mengatakan pihaknya tidak mengetahui sama sekali, entah ada izin atau tidak, karena saya tidak pernah dilibatkan oleh kades.

Kepala Desa Tiley Kusu, Suharto, saat diwawancara awak media pada hari senin tanggal 6 kemarin, mengaku pihaknya belum mengetahui seberapa besar kerusakan bibir sungai tersebut

Selain itu, terkait izinnya Harto mengaku tidak mengetahui izinnya ada atau tidak. Entah itu berupa UPL/UKL maupun Amdal, karena penggalian tersebut sudah menggunakan alat berat berupa Eksafator yang dipakai.

Bahkan saat pertemuan dengan pihak perusahaan, dari pihak perusahaan mengatakan jangan khawatir kita ini perusahaan, jadi soal izin itu urusan kita pihak perusahaan.

Ditanya perusahaan apa, Suharto mengatakan itu PT. Labarosco, yang sudah beroperasi sejak tahun tahun 2023 lalu, dan pembayaran ke Desa itu Rp5000 per Dam atau per ret.

Jadi sudah kurang lebih Rp10.000.000 juta uang yang masuk ke Desa Tiley, dan saya langsung berikan ke pihak pengurus rumah ibada, karena saya sampaikan juga di Masjid.

Kalau berkaitan dengan harga per ret itu, pihak Perusahaan dengan pemilik lahan, yaitu satu Dam truk senilai Rp25000, dan Rp5000 masuk ke Desa.

Terkait izinnya, ada yang Nama pak (Feri) dari PT. Labrosko, yang mengatakan pak kades jangan khawatir, soal izin itu kita punya urusan, pak kades tenang saja, Akunya

Harto menambahkan, duluh tong pernah buat surat kerangan atau izin dari Desa, cuma saya sudah lupa, selain itu saya sudah tidak tahu.

Bahkan ia katakan, pihak kecamatan entah ada koordinasi atau izin juga saya tidak tahu.
Dan itu terkait izin mereka katakan ulang2, itu urusan mereka. Tutupnya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Siti Samiun Maruapey, saat dikonfirmasi Wartawan, Siti selalu memberi alasan sedang kegiatan diluar kota Daruba

Beberapa kali, dikonfirmasi dari deretan masalah Galian C, bahkan sampah, Siti terkesan Slow Respon bahkan jarang membelas konfirmasi Wartawan lewat Telepon WhatshApp, chating bahkan dikantor.

Akhir-Akhir ini, Sity selalu ke Desa-desa melaksanakan kegiatan, sehingga jarang stey di kantor, sehingga awak media belum mendapatkan paparannya, sampai berita ini dilayangkan.

Untuk pihak Pt. Labrosko, masi dalam upaya konfirmasi oleh awak media, karena sudah beberapa hari berlalu awak media belum mendapatkan nomor kontak dari pihak Pt. Labrosko.

Editor : Abdul
Reporter : (Ode)

W3.CSS

Advertistment


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *