Soal Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan, Ini Penjelasan Kuasa Hukum PT, Srimas Group

Kuasa Hukum PT.Srimas Group, saat memberikan penjelasan kepada awak media,//Ist.

Harianteks.com – Terkait adanya kabar dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang berujung ke jalur hukum, sebagai pelapor (Arifin) kepada terlapor PT. Srimas Group atas pembelian sebuah kapling beberapa tahun yang lalu.

Hal tersebut di sampaikan oleh pihak kuasa hukum PT. Srimas Group, Agustianto SH, ketika memberikan klarifikasi kepada sejumlah awak media, Senin (20/05/2024).

“Adanya kabar dari pemberitaan yang mencuat di media sebelumnya, pihak pembeli menyampaikan bahwa di sini ada penyerahan uang 1,4 miliar atas pembelian sepetak kapling yang berada di blok E nomor 119, itu faktanya pembayaran yang terjadi totalnya adalah 696 juta. Dimana awalnya DP 10 juta sebagai uang tanda jadi. Itu merupakan uang muka yang diberikan, ” kata Agus, di dampingi Budi Hartono selaku Manager operasional perusahan tersebut.

“Nah, mengapa tidak dibayarkan seluruhnya? Karena di dalam perjanjiannya sudah dijelaskan akan dibayarkan seluruhnya ketika memang sudah selesai proses perpanjang UWTO yang dilakukan,” sambung Agus menjelaskan.

Oleh karena itu, Ia memaparkan bahwa perjanjian jual beli yang terjadi antara PT. Srimas dengan saudara Arifin terjadi pada tanggal 6 juli 2021lalu, dengan objek Perumahan Palm Spring blok E no119.

Menurutnya, dalam perjanjian tersebut. Pada poin b sudah ditegaskan bahwa dalam hal jual beli ini belum bisa diwujudkan sepenuhnya dikarenakan belum dilakukan perpanjangan UWTO.

Untuk itu dalam hal ini poin poinnya sudah dijelaskan perlu dilakukan pengurusan PLPJ hingga diterbitkan menjadi sertifikat. Sejatinya, pihak pembeli tidak diwajibkan membayar lunas.

“Pemberitahuan berakhirnya masa alokasi lahan oleh BP Batam diketahui saat PT. Srimas melakukan pengurusan pada tanggal 24 Juni 2022 setelah perjanjian jual beli terlaksana, ” ujarnya.

Dengan adanya pemberitahuan dari BP Batam.Selanjutnya PT. Srimas langsung mencoba menyelesaikan perjanjian jual beli dengan pihak pembeli Arifin dengan menawarkan ganti rugi atau mengembalikan biaya yang pernah dibayarkan pihak pembeli ke PT. Srimas sebesar Rp 800 juta. Namun, ditolak oleh Arifin selaku pihak pembeli.

Selaku pihak pembeli(Arifin) malah meminta ganti rugi yang tidak masuk akal sebesar Rp 1,4 Milliar dan plus 120 juta. Sehingga total seluruhnya Rp 1,5 Milliar dan ini sangat berlebihan, ” bebernya.

“Kalau kita ingin menipu, maka dari awal kita tidak ingin mengembalikan berapa nominal yang sudah dibayarkan pembeli. Maka dalam hal ini tidak mungkin dibuat di dalam perjanjiannya,” jelasnya lagi.

“Dalam hal ini, ada poin yang menyatakan bahwa memang ini masih dalam tahap pengurusan. Pasti kita akan tutupi, tetapi kan ini tidak. Sehingga atas dugaan penipuan dan penggelapan tadi kami rasa sudah terbantahkan dengan adanya poin poin dalam perjanjian ini, dan dengan adanya usaha pengembalian yang ingin kita lakukan tentunya tidak terpenuhi juga adanya unsur penggelapan, “masih kata dia.

“Terkait hal ini, kami sangat menyayangkan atas sikap Polresta Barelang untuk melakukan proses terhadap pidananya. Kami rasa di dalam perjanjian ini ada unsur perdata. Kalau misalkan memang ada poin yang tidak dikehendaki sama pihak pembeli, silahkan dituntut ataupun di gugat di pengadilan, “pungkasnya.

Berita ini di unggah, saudara Arifin beserta pihak Polresta Barelang belum dapat di konfirmasi awak media ini. (_red)

W3.CSS

Advertistment


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *